Dunia Hari Ini: Jutaan Data NPWP Diduga Bocor, Termasuk Milik Presiden Jokowi
Kamis, 19 September 2024
Edit
Selamat hari Kamis.
Dunia Hari Ini kembali menghadirkan berita utama dunia selama 24 jam terakhir.
Edisi Kamis, 19 September 2024 kami awali dengan berita dari Indonesia.
Dugaan kebocoran data NPWP
Kebocoran data kembali terjadi di Indonesia, kali ini adalah 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Menurut pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto, data tersebut diduga dijual di Breach Forum.
Data yang bocor tersebut antara lain adalah milik presiden Joko Widodo, dan kedua putranya Gibran Rakabuming Raka, dan Kaesang Pangarep.
Nama beberapa menteri juga termasuk, seperti misalnya Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi dan lainnya yaitu Sri Mulyani, Erick Thohir, dan Zulkifli Hasan.
Serangan massal Hizbullah terjadi lagi
Sedikitnya 20 orang tewas dan 450 lainnya cedera akibat ledakan massal yang menargetkan perangkat komunikasi yang digunakan oleh Hizbullah.
Saksi mata mengatakan ledakan tersebut menargetkan radio genggam yang digunakan oleh kelompok militan tersebut.
Menurut pihak keamanan, radio tersebut dibeli oleh Hizbullah lima bulan lalu, sekitar waktu yang sama saat pager dibeli.
Ledakan dilaporkan terjadi di seluruh wilayah selatan Lebanon dan di pinggiran selatan Beirut.
Palang Merah Lebanon mengatakan lebih dari 30 ambulans merawat dan mengevakuasi warga yang terluka di wilayah terkait.
Penikaman siswa sekolah Jepang di China
Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang terdaftar di sebuah sekolah Jepang di Shenzhen, China, meninggal akibat ditikam.
Serangan tersebut terjadi di dekat sekolah tersebut dalam peringatan insiden tahun 1931 yang memicu perang antara China dan Jepang.
Ini merupakan serangan kedua dalam fasilitas pendidikan Jepang di China selama beberapa bulan terakhir.
Korban ditikam dalam perjalanan pulang ke sekolah sekitar jam 8 pagi oleh seseorang yang berusia 44 tahun. Ia ditangkap di tempat, sementara sang anak meninggal hari ini.
Persiapan pemilu Haiti setelah 10 tahun absen
Rabu lalu, Pemerintah Haiti membentuk dewan pemilihan sementara untuk menghidupkan kembali proses pemilihan beberapa tahun setelah kekacauan politik terjadi.
Negara Karibia tersebut akan menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun 2026, satu dekade setelah pemilihan terakhir diadakan pada tahun 2016.
Dalam keadaan normal, pemilu diadakan setiap lima tahun, tetapi ini tidak dilakukan karena situasi politik yang buruk di Haiti.
Khususnya akibat kekosongan kekuasaan sejak pembunuhan Presiden Jovenel Moise pada tahun 2021, sehingga Haiti tidak memiliki presiden sampai sekarang.
Sumber: detiknews